Press "Enter" to skip to content

Aksi 19 September: Perlawanan Mahasiswa

Kamis, (19/09) kemarin, mahasiswa dari berbagai universitas berkumpul di depan gedung DPR/MPR RI untuk melakukan aksi demonstrasi, termasuk mahasiswa ITB. Aksi dimulai sejak sekitar pukul 13.30 siang. Dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama, aksi dilanjutkan dengan orasi dari berbagai perwakilan universitas-universitas seperti UI, ITB, UPN Jakarta, Universitas Trisakti, dan lain-lain. Kemudian, ada pula orasi dari perwakilan masyarakat yang turut hadir.

Para Mahasiswa melakukan aksi massa di depan Gedung DPR sebagai bentuk penolakan terhadap pengesahan UU KPK

Meski tuntutan utama yang dilayangkan dari aksi ini adalah penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang KPK dan penolakan terhadap Pimpinan KPK yang dianggap bermasalah, namun isu-isu seperti RUU PKS yang bermasalah, RUU KUHP yang bermasalah, Kebakaran Hutan dan Lahan, juga diangkat. KM ITB sendiri membawa 6 tuntutan, yaitu:

  1. Menolak dengan keras segala bentuk pelemahan upaya pemberantasan korupsi
  2. Menuntut Presiden Joko Widodo utuk tidak mengesahkan pimpinan KPK terpilih sebelum pimpinan KPK terpilih yang terbukti memiliki catatan negatif dicoret melalui mekanisme yang transparan
  3. Menuntut Pimpinan KPK terpilih yang memiliki catatan negatif untuk mengundurkan diri dari jabatan Pimpinan KPK
  4. Menuntut Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan revisi Undang-Undang KPK yang telah disahkan
  5. Mengajak mahasiswa, KPK, dan masyarakat turut serta dalam upaya penolakan pimpinan KPK yang memiliki catatan negatif dan penolakan terhadap revisi Undang-Undang KPK
  6. Mendukung KPK agar meningkatkan performa, kompetensi, serta tetap menjaga muruah KPK sebagai lembaga yang independen dan memiliki integritas dalam segala upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

Suasana demo riuh rendah oleh nyanyian-nyanyian perjuangan yang dinyanyikan massa yang hadir.

 “Reformasi dikorupsi, reformasi dikorupsi!”

Para mahasiswa juga membacakan Sumpah Mahasiswa bersama-sama, yang isinya adalah:

  1. “Kami, mahasiswa Indonesia bertumpah, bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan
  2. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah, berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan
  3. Kami berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan

Hidup mahasiswa Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup semangat demokrasi!”

Mahasiswa menggunakan atribut-atribut sebagai wujud rasa penolakan dalam aksi melawan UU KPK yang baru disahkan bulan ini

Sekitar pukul 16.00, aksi mulai panas dan massa mulai meminta DPR ‘membuka pintu’—membiarkan massa masuk dan berdialog langsung dengan perwakilan DPR. Mahasiswa yang hadir terus menerus menyanyikan lagu-lagu perjuangan dan meneriakkan tuntutan-tuntutan. Meski begitu, acara tetap berlangsung damai. Setiap ada tindakan yang ditengarai mulai anarkis, perwakilan mahasiswa yang ada di mimbar akan langsung mengimbau untuk tetap damai dan menjaga sikap. Beberapa polisi tampak berjaga di sekitar lokasi.

Menjelang pukul 17.00, beberapa mahasiswa akhirnya berhasil masuk ke gedung DPR untuk berdialog dengan DPR, termasuk diantaranya PJS K3M ITB, Royyan Abdullah Dzakiy, dan Presiden BEM UI, Manik Marga Mahendra. Para perwakilan mahasiswa ini menyampaikan rasa kecewa dan keberatannya terhadap pengesahan UU KPK yang dianggap terlalu terburu-buru dan justru melemahkan KPK. Perwakilan mahasiswa juga menyampaikan ketidakpercayaannya terhadap anggota DPR.

Setelah obrolan dan perdebatan yang cukup panjang, dibuatlah suatu Surat Persetujuan antara DPR dan Mahasiswa, yang isinya sebagai berikut.

    “Perihal permasalahan reformasi yang dikorupsi dalam hal ini terkait dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan bermasalah termasuk revisi UU KPK, RKUHP, dan lain-lain, telah disepakati poin-poin kesepakatan diantaranya adalah:Aspirasi dari masyarakat Indonesia yang direpresentasikan mahasiswa akan disampaikan kepada pimpinan Dewan DPR-RI dan seluruh anggota Sekrtearis Jenderal DPR RI akan mengundang dan melibatkan seluruh mahasiswa yang hadir dalam pertemuan 19 September 2019, dosen atau akademisi serta masyarakat sipil untuk hadir dan berbicara di setiap perencanaan undang-undang lainnya yang belum disahkan Sekretaris Jenderal DPR menjanjikan akan menyampaikan keinginan mahasiswa untuk membuat pertemuan dalam hal penolakan revisi UU KPK dan RKUHP dengan DPR serta kepastian tanggal pertemuan sebelum tanggal 24 September 2019 Sekretaris Jenderal DPR akan menyampaikan pesan mahasiswa kepada anggota dewan untuk tidak mengesahkan RUU pertanahan,  RUU ketenagakerjaan, RUU Minerba, dan RKUHP dalam kurun waktu 4 hari  ke depan.”

Hanya 2 perwakilan yang diperbolehkan masuk ke ruangan dewan untung menandatangani Surat Persetujuan tersebut, yaitu PJS K3M ITB dan Presiden BEM UI. Surat persetujuan yang sudah ditandatangani kemudian dipaparkan kepada seluruh massa aksi yang masih menunggu di luar gedung DPR hingga sekitar pukul 20.30 WIB. Kemudian, massa yang tersisa bubar dengan tertib.

Kontributor:
Humaira Fathiyannisa (TL ’18)
Muhammad Cikal Merdeka (FI ’18)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *